Pesisir Selatan — Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan berlangsung khidmat pada Selasa (25/11). Upacara dipusatkan di GOR Ilyas Yakub Painan dan dihadiri ribuan peserta dari berbagai jenjang pendidikan.
Upacara nasional tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim. Kehadiran jajaran Forkopimda dan sejumlah pimpinan lembaga daerah menambah kekhidmatan rangkaian acara.
Turut hadir pula para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan Bank Nagari Cabang Painan, perwakilan BUMN dan BUMD, serta jajaran pengurus PGRI Pesisir Selatan. Para guru dari berbagai sekolah hadir mengenakan busana adat sebagai simbol keberagaman.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyampaikan amanat resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Isi amanat ini berfokus pada penguatan peran strategis guru di tengah dinamika pendidikan nasional.
Risnaldi menegaskan bahwa peringatan HGN bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum refleksi untuk memastikan guru tetap menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa.
Ia menyebutkan bahwa tema HGN 2025, “Guru Hebat, Indonesia Kuat,” bukan hanya slogan seremonial, melainkan gambaran hubungan langsung antara kualitas pendidik dengan kekuatan masa depan bangsa.
Menurutnya, bangsa yang kuat tidak akan lahir tanpa guru yang mengajar dengan hati, menanamkan nilai Pancasila, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat.
Guru, ujarnya, juga dituntut menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, serta kreatif agar peserta didik tumbuh menjadi generasi yang kompeten dan berkarakter.
Dalam amanat tersebut, Menteri Pendidikan turut menyoroti kebijakan strategis yang sedang difinalisasi pemerintah pusat, yaitu Sentralisasi Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah monumental untuk mengatasi masalah distribusi guru yang tidak merata, ketidakjelasan status guru honorer, serta proses Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sering terlambat.
Pemetaan Guru
Melalui sentralisasi, pemerintah pusat akan mengambil alih pengelolaan ASN guru secara menyeluruh. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembayaran tunjangan, dan memastikan distribusi guru berjalan lebih adil, termasuk ke wilayah 3T.
Kebijakan tersebut juga diproyeksikan menyelesaikan persoalan jangka panjang terkait status guru honorer yang selama ini bergantung pada anggaran daerah.
Dengan sistem yang terpusat, pemetaan kebutuhan guru akan lebih akurat, dan sekolah dapat memperoleh pendidik yang sesuai standar pendidikan nasional.
Selain kebijakan tata kelola, amanat Menteri juga menyinggung sejumlah program prioritas pendidikan tahun 2025, termasuk pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
Program lainnya mencakup penguatan pendidikan vokasi, percepatan transformasi SMK berbasis industri 4.0, dan distribusi lebih dari 1,5 juta buku bermutu untuk daerah dengan tingkat literasi rendah.
Pemanfaatan teknologi digital seperti Smartboard dan platform pembelajaran interaktif juga menjadi fokus agar pembelajaran lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan era modern.
Patokan Hak Guru Terpenuhi
Setelah menyampaikan amanat Menteri, Wabup Risnaldi menambahkan pesan khusus dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengenai komitmen peningkatan kesejahteraan guru.
Ia menegaskan bahwa Bupati Hendrajoni berkomitmen memastikan hak-hak guru honorer, khususnya mereka yang telah lulus PPG namun belum menerima TPG, dapat diselesaikan secara bertahap bekerja sama dengan pemerintah pusat.
Risnaldi juga memastikan bahwa dalam APBD 2026 yang telah disahkan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tidak mengalami pemotongan sedikit pun.
Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kinerja ASN tetap stabil dan profesional.
Selain isu kesejahteraan, Wabup turut menyampaikan pesan moral yang menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Ia mengajak guru dan ASN untuk hidup sederhana dan menjauhi budaya materialisme maupun hedonisme.
Risnaldi mengingatkan agar para pendidik menjaga keluarga, memperhatikan perkembangan anak-anak, dan menjauhi perbuatan yang menciderai integritas profesi guru.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen memberantas praktik jual beli jabatan. Jika ada pihak yang mencoba menawarkan jabatan dengan imbalan, masyarakat diminta menolak dan segera melapor.
Menurut Risnaldi, jabatan adalah amanah, bukan komoditas. Ia menegaskan bahwa lebih baik mengembalikan jabatan jika merasa tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik.
Wabup juga meminta ASN untuk bersikap netral dalam tahun politik. Keterlibatan dalam politik praktis, katanya, justru berisiko merusak karier dan integritas sebagai aparatur negara.
Ia turut mengingatkan agar ASN menjauhi judi online dan narkoba yang telah banyak merusak keluarga dan masa depan generasi muda.
Dengan berbagai pesan tersebut, upacara HGN di Pesisir Selatan tidak hanya menjadi ajang penghormatan bagi guru, tetapi juga momentum penegasan kembali komitmen pemerintah daerah terhadap kualitas pendidikan dan integritas ASN. (*)
