Dharmasraya – Pemerikasaan di lakukan atas penggunaan uang negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Bahkan, pemerikasaan rutin yang lakukan oleh BPK itu, membuat sejumlah SKPD ketar-ketir. Hal itu terlihat dari kasak-kusuknya sejumlah kepala Dinas dalam melakukan persiapan.
Bukan hanya itu, dari data di dapat, selama BPK melakukan pemeriksaan di jajaran pemkab setempat, Kepala Dinas serta seluruh jajarannya tidak di benarkan melakukan perjalanan luar daerah tanpa izin.
Adanya pemeriksaan rutin yang di lakukan oleh BPK itu, di benarkan oleh Sekretaris Daerah H Adlisman.
Ia mengatakan, bahwa semua itu merupakan pemeriksaan rutin yang di lakukan oleh BPK.
“Setiap tahun, ada pemeriksaan oleh BPK, jadi kita berikan waktu seluas luasnya pada tim pemeriksa,” katanya saat di konfirmasi via telfon genggamnya, Kamis (13/2/2025)
Ia mengatakan, pemeriksaan di lakukan sejak tanggal 3 Februari hingga akhir bulan ini dengan fokus pemeriksaan pada keuangan, fisik serta SPJ.
“Maka seluruh SKPD harus berada di tempat, jika ada kunjungan atau kegiatan keluar daerah, maka harus se izin pemerintah daerah,” tegasnya
Sementara itu, Ketua Tim pemeriksaan BPK, Irdhamriyanda, mengatakan, pihaknya melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Tahun 2024 Pemkab Dharmasraya, sejak tanggal 2 Februari hingga tanggal 28 bulan ini.
“Yang kita periksa SKPD dengan beragam sesuai risiko,” katanya saat di konfirmasi awak media via WhatsApp.
Saat di tanya, soal temuan yang di dapat oleh Tim pemeriksa selama melakukan pemeriksaan di SKPD, pihaknya, masih belum bisa memberikan keterangan.
“Jika soal temuan apa yang kami dapat, selama pemeriksaan, belum dapat kami sampaikan, dan kami turun sebanyak enam orang” ungkapnya.(*)
