Pasaman Barat – Kedatangan mahasiswa tersebut untuk menanggapi beberapa permasalahan yang sedang terjadi di Pasaman Barat saat ini, di antaranya marak dugaan aktivitas ilegal mining (tambang emas tanpa izin), berhentinya program UHC, dan hak angket yang sedang bergulir di DPRD Pasaman Barat.
Dalam orasinya Mahasiswa menuntut supaya DPRD memberikan penjelasan terkait penghentian program UHC, meminta DPRD berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan Forkopimda terkait maraknya dugaan aktivitas ilegal mining.
Mereka juga mendorong DPRD agar melanjutkan hak angket terkait defisit anggaran APBD 2024.
Orator aksi, Alwi mengatakan permasalahan ini sangat penting untuk ditanggapi bersama, karena sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak terkait dengan permasalahan di atas.
Aspirasi mahasiswa itu, disambut langsung oleh Ketua Komisi Satu DPRD Pasaman Barat Adriwilza, Ketua Komisi Dua Nefri, dan Yonrizal dari Fraksi Demokrat.
Terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa itu, Yondrizal menanggapi, bahwa program UHC sudah di bahas oleh tim Badan Anggaran (Banggar) dan di APBD tahun 2025 juga sudah dianggarkan.
Saat ini decision maker nya atau orang yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan adalah Bupati atau pemerintah daerah.
“Selanjutnya, terkait Hak angket akan tetap lanjut. Inshaallah di akhir bulan ini akan diparipurnakan, tetapi apakah korum atau tidak, kita lihat besok.”
“Karena untuk korum kehadiran anggota DPRD harus 30 orang, dari 30 orang tu 2/3 harus setuju,” katanya.
Ia menyampaikan, secara umum semua aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa tersebut, sudah diterima dan akan ditindak lanjuti sesuai kewenangan. (*)
