Dharmasraya – Hal itu dikatakan Hasto saat acara Rapat Koordinasi (Rakor) dengan 52 walinagari se-Dharmasraya serta direktur Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di masing-masing nagari.
“Kita minta jangan sampai wali nagari melakukan pembiaran terhadap BUMNag yang tidak aktif,” katanya, di ruang pertemuan DPMD setempat, Kamis (04/12/2024).
Selain itu, selaku pembina, ia meminta agar seluruh walingari serta pengurus BUMNag untuk sesegera mungkin membuat pelaporan tahun 2024.
“Saat ini sudah di penghujung tahun, kita juga harapkan, agar pengurus BUMNag untuk segera membuat laporan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan, agar wali nagari bisa mensukseskan dua program pemerintah pusat 2025. Yakni, program makan gratis bergizi dan ketahanan pangan.
“Walinagari melalui BUMNag bisa ikut andil dalam dua program ini. Setidaknya menjadi penyedia bahan,” pinta Hasto.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja BUMNag sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang masih menghambat.
Sementara itu, Doni Budi Safitriyadi dari Inspektorat Dharmasraya sebagai pemateri menyoroti lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan BUMNag.
“Setiap kebijakan yang diambil di BUMNag harus memiliki penanggung jawab yang jelas.”
“Saat ini, kami dari Inspektorat masih mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi di lapangan,” kata Doni.
Ia berharap, rapat koordinasi ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki manajemen BUMNag, memperkuat pengawasan, dan memastikan keberlanjutan usaha.
“Kita harapkan seluruh walinagari serta pengurus BUMNag untuk tetap lakukan koordinasi dengan instansi terkait bisa berjalan tanpa kendala,” pintanya. (*)
