Dharmasraya– Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, kembali mengalokasikan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada partai politik di daerah itu sekitar Rp935 Juta di tahun anggaran 2025.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, melalui Kabid politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan Moehammad fajar rahman wibowo, mengatakan bantuan dana hibah itu diberikan kepada Parpol yang memiliki kursi di DPRD setempat.
“Ada 10 Parpol yang menduduki kursi DPRD Dharmasraya periode 2024-2029. Masing-masing yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Demokrat, PKB, NasDem, PPP, PAN dan Gerindra dan Hanura,” terangnya, Senin (30/06/25).
Ia mengatakan alokasi dana hibah yang diterima masing-masing Partai politik berbeda sesuai dengan total hasil perolehan suara, dengan Perda Nomor 310 tahun 2024, tentang penetapan besaran bantuan ke uangan kepada parpol hasil pileg 2024 di Kabupaten Dharmasraya.
“Proses pencairannya akan dilakukan sesuai kelengkapan administrasi yang diminta, dan kita rencanakan pada pertengahan bulan Juli ini,” tambahnya.
Dijelaskanya, bahwa dana hibah keuangan itu dipergunakan untuk pendidikan politik dan administrasi kesekretariatan partai politik tersebut.
“Dana untuk pendidikan politiknya minimal 51 persen dari dana yang ada, selebihnya untuk kepentingan sekretariat,” jelasnya.
Pendidikan Politik sangat penting dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat, guna memberikan pemahaman dan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, atau bagaimana berdemokrasi.
“Untuk proses pencariannya, selain menunggu proposal dari parpol, kita juga menunggu LHP dari BPK,” ucapnya.
Ia mengatakan, bahwa hingga kini, ada enam parpol dari 10 partai Politik yang telah menyelesaikan proposal untuk proses pencairan.
“Masih ada empati Parpol yang belum menyerahkan proposal untuk proses pencairannya,” kata Fajar.
10 Partai Politik yang mendapat dana Hibah dari APBD Pemkab Dharmasraya tahun 2025 adalah Partai Golkar Rp175 juta, PDI Perjuangan Rp173 juta, PAN Rp118 juta, Gerindra Rp108 juta, PKB Rp104 juta, Demokrat Rp65 juta, Nasdem Rp56 juta, PKS Rp 53 juta, PPP Rp 41 juta, serta Hanura Rp38juta.(*)
