Pasaman Barat, posinfo.co – Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto menghadiri Halal Bi halal dan peletakan batu pertama pembangunan Musala MTsS Istiqomah Talamau di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kamis (30/5).
Kehadiran Wabup Risnawanto bersama rombongan di sambut meriah oleh para siswa, guru dan orang tua yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Pasbar akan mendukung setiap kegiatan maupun urusan dari MTsS Istiqomah Talamau.
Saat ini sekolah tersebut sedang proses pengalihan status dari swasta ke negeri.
“Apabila ada urusan nantinya ke pusat yang membutuhkan peran dari pemerintah, kami siap bersedia membantu.”
“Hal ini dalam mendukung hal yang menjadi persyaratan dalam percepatan pengalihan status menjadi negeri sekolah ini.”
“Karena dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu dukungan dari banyak pihak demi mencerdaskan anak bangsa,” ucap Risnawanto.
Ia mengatakan bahwa Talamau dulunya pernah menjadi pusat pendidikan di Pasbar.
Sehingga sejarah tersebut harus dikembalikan lagi. Apalagi saat ini kemajuan dari pendidikannya masuk dalam lima besar di Pasaman Barat.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tidak tertinggal dari daerah lain makanya perlu keterlibatan dari semua pihak.
Tidak hanya pemerintah namun juga orang tua serta masyarakat, juga harus ikut serta dalam menyukseskan program-program pemerintah terutama di bidang pendidikan.
“Di momen peletakan batu pertama ini saya juga menghimbau kepada guru-guru, orang tua dan masyarakat serta penggiat pendidikan saling bekerjasama.”
“Terutama dalam membangun sekolah dan musholla ini untuk kepentingan anak-anak kita dalam menimba ilmu,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama Kakankemenag Pasbar, Rali Tasman juga menjelaskan, Kementerian Agama memiliki dua fungsi yaitu keagamaan dan pendidikan.
Untuk pendidikan sendiri yaitu madrasah, yang bertanggung jawab pada pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah.
“Khusus untuk MTsS Istiqomah Talamau sendiri sudah di usulkan menjadi sekolah negeri. Namun harus melalui proses yang panjang.”
“Karena melalui tiga kementerian yaitu personil dari Kementerian PanRB, keuangan dari Kementerian Keuangan dan study kelayakan dari Kementerian Agama,” ungkapnya.(ida)
