Musrenbang Kecamatan Luhak Nan Duo Dihadiri Ketua DPRD Pasbar

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Luhak Nan Duo di hadiri Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto dan Anggota DPRD Dedi Lesmana Kamis (22/22/4).
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Luhak Nan Duo di hadiri Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto dan Anggota DPRD Dedi Lesmana Kamis (22/22/4).

Pasaman Barat, posinfo.co -Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Luhak Nan Duo di hadiri Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto dan Anggota DPRD Dedi Lesmana Kamis (22/22/4).

Tercatat 29 usulan prioritas di Kecamatan Luhak Nan Duo telah diajukan dalam Musrenbang tersebut yang dilaksanakan di auka Yappas Convention Center.

Ketua DPRD Pasbar Erianto mengatakan nagari dan Bamus mengusulkan kebutuhan dari masing-masing nagari. Nantinya di saring dan di finalisasi di tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk menjadi pembangunan prioritas.

“Yang telah di usul melalui Pemda Pasbar dengan pokok pikiran anggota DPRD ini akan kami kawal dengan baik.”

“Sehingga tidak ke luar dari usulan masyarakat yang telah diusulkan,” ujarnya

Ia meminta kepada Bappelitbangda di buatkan menu yang dapat di anggarkan di kegiatan keagamaan.

Supaya kegiatan keagamaan di Pasbar dapat dipersamakan dan dapat dicapai keberhasilannya.

“Selain itu untuk skala prioritas pembangunan agar dibagi di sembilan nagari yang ada di Kecamatan Luhak Nan Duo.”

“Dapat di bagi dengan rata untuk masing nagari agar tidak ada daerah yang tidak disentuh pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid ESDAIK Bappelitbangda Pasaman Barat Bona Fatwa menjelaskan, masih terdapat permasalahan pembangunan di Pasbar yang harus di sinergikan.

“Pertama masih rendahnya SDM, yang mana di tingkat Provinsi Sumatera Barat berada di posisi 16.”

“Kedua, masih rendahnya nilai tambah petani di sebabkan alih fungsi lahan, harga komoditi pertanian cenderung tidak stabil.”

“Ketiga, masih tingginya angka pengangguran berada pada posisi 4 se-Sumbar dan Keempat masih tingginya angka kemiskinan no 17 se-Sumbar.”

“Serta belum optimalnya tata kelola pemerintah,” pungkasnya. (ida)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *