Dharmasraya – Menyusul minimnya anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dharmasraya, dipastikan negeri berjuluk Petro Dolar itu hanya bisa mengikuti empat cabang Olahraga (Cabor) pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar 2026.
Dari informasi terakhir, saat ini pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyetujui dana sebesar Rp500juta untuk Porprov. Bahkan, anggaran tersebut telah disetujui oleh bupati.
“Saat ini, bupati telah menyetujui anggaran Rp500juta untuk Cabor mengikuti Porprov Sumbar, Oktober 2026 ini,” kata Ketua KONI Dharmasraya Afrizal Latif, Kamis (29/01/2026).
Ia mengatakan, dari anggaran tersebut, hanya akan bisa mengutus empat cabor untuk mengikuti pekan Olahraga tingkat Sumbar itu.
“Rp500juta itu hanya untuk empat cabor, jika cabor sepakbola kita kirim, Rp300juta habis untuk cabor tersebut,” jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk menyongsong kegiatan tersebut, setidaknya KONI Dharmasraya harus memiliki anggaran dasar sebesar Rp1,5 Miliar.
“Semoga dalam pergeseran anggaran nanti, bupati bisa menambah anggaran lewat dana CSR perusahaan,” sebutnya.
Ia mengatakan Pemerintah daerah telah menyetujui anggaran pelaksanaan Porprov Kontingen Dharmasraya sebanyak Rp500 juta dari Rp5,6 miliar yang diusulkan.
Menurutnya KONI Dharmasraya membutuhkan anggaran seminimal mungkin sebesar Rp2,5 miliar dalam menghadapi multi iven olahraga itu.
Ia menegaskan, bahwa pada kegiatan Porprov Oktober mendatang, pihaknya tidak ingin Dharmasraya sebagai juru kunci.
“Kita tidak ingin, cabor Dharmasraya dapat nomor paling akhir dan jad juru kunci, seperti MTQ tahun lalu,” katanya.
Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Dharmasraya, Marten Yunus, membenarkan bahwa pemerintah daerah telah menyetujui dukungan anggaran pelaksanaan Porprov 2026 untuk KONI Dharmasraya sebanyak Rp500 juta.
Terkait harapan adanya penambahan anggaran, Menurut dia Pemerintah Kabupaten Dharmasraya siap membuka ruang dialog dengan KONI Dharmasraya untuk membicarakan anggaran yang dibutuhkan.
“Jika memang KONI butuh tambahan anggaran, kita siap membuka ruang koordinasi. Misalnya, dalam metik kekurangan ini melibatkan pihak perusahaan dalam mendukung kekurangan anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya.(*)
