Diduga Ada Mark up,  Videotron di Dharmasraya Tuai Masalah

Diduga ada mark up anggaran,  videotrone di Dharmasraya menuai masalah.
Diduga ada mark up anggaran,  videotrone di Dharmasraya menuai masalah.

Dharmasraya, posinfo.co – Videotron ku sayang, videotron ku malang. Nyaris habiskan anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Rp1,3 miliar tahun anggaran 2017 lalu itu kini jadi buah bibir.

Betapa tidak, dari data di dapat, pengadaan videotron yang di laksanakan pada anggaran perubahan 2017  dengan ukuran 6×9 meter itu, kini jadi incaran penegak hukum.

Sejatinya, keberadaan videotron yang kegiatan berada pada Bagian Kehumasan sekretariat Pemkab Dharmasraya di harapkan mampu menopang publikasi segala kegiatan pemerintah. Tapi realitanya justru tak sesuai rencana.

Dari data yang berhasil di himpun, videotron tersebut, terjadi penggelembungan dana dari anggaran awal Rp1 miliar, lalu pada anggaran perubahan pada tahun yang sama menjadi Rp1,3 miliar.

Pantauan lapangan, terlihat videotron yang sejatinya memberikan informasi kepada masyarakat tentang arah pembangunan dan keberhasilan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan berbanding terbalik

“Terkadang videotron ini hidup saminggu selama siang malam” kata Irnandi, warga Pulau Punjung, yang saban hari melintas di persimpangan kantor bupati, tepat pemasangan layar tv besar itu, Jumat (11/10/24).

Ia menyebut, selama ini keberadaan videotron sangat membantu masyarakat dalam segi informasi seputar Dharmasraya, maupun luar daerah.

“Sekarang udah sering tidak hidup dan kerap mati,” ucapnya sambil menghela nafas.

Terpisah, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2017 lalu, Ronie Puska mengatakan, anggaran pengadaan videotrone tersebut bersumber dari APBD 2017 dengan besaran anggaran Rp1,3 miliar.

“Kegiatan ini dilaksanakan oleh Humas Sekretariat Pemkab Dharmasraya,” ungkap Ronie Puska yang kini menjabat sebagai Kadis Koperindak.(010)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *