Jakarta, posinfo.co – Sebanyak 92 persen dari total 261.735 guru TK di seluruh Indonesia saat ini berstatus honorer.
Rata-rata mereka hanya menerima honor perbulannya Rp500 ribu. Nilai itu jelas tidak manusiawi. Meski begitu ratusan ribu dari mereka tetap mengabdi untuk negeri.
Pada peringatan HUT ke-73 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indoensia (IGTKI), ribuan guru TK l berkumpul di kawasan Monas, Jakarta. Kehadiran mereka untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 IGTKI.
Ketua Umum PP IGTKI Nur Sriyati menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang hadir dan membuka acara.
Nur menyebut saat ini terdapat 92 persen guru TK yang berstatus non-PNS dari jumlah 261.735 guru TK di seluruh Indonesia.
Nur mengungkapkan jika honor yang mereka terima jauh dari upah minimum di suatu daerah.
“Rata-rata diberikan honor Rp500 ribu per bulan.”
“Mohon hal ini diperhatikan dengan baik, kesejahteraan kami diperjuangkan,” tutur Nur, Minggu (4/6/2023).
Berharap Pengangkatan PPPK
Ia berharap jika ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kiranya agar guru TK mendapat prioritas.
“Selain itu agar kuota untuk guru TK di tambah agar kami bisa di angkat menjadi PPPK,” harap Nur.
Nur berharap pemerintah memberikan prioritas kepada guru TK untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak melalui status mereka yang juga ditingkatkan.
“Setelah menjadi PPPK, mohon kiranya agar dikembalikan kepada yayasannya agar tetap bisa membangun daerah,” tutut Nur.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum PB PGRI Profesor Unifah Rosyidin.
Unifah berharap LaNyalla sebagai pemimpin lembaga tinggi negara dapat mendorong suatu kebijakan agar kesejahteraan dan status pekerjaan para guru TK dapat ditingkatkan.
“Tolong perhatikan nasib para guru TK Pak LaNyalla. Kami percaya Pak LaNyalla dapat merasakan suasana kebatinan kami dan dapat memperjuangkan aspirasi para guru TK,” papar Unifah.
Menjawab hal itu, LaNyalla mengatakan sudah mengetahui, mendengar dan melihat langsung kondisi guru TK di berbagai daerah.
“Saya sudah berkeliling Indonesia. Dan sudah mengunjungi 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota.”
“Kami menangkap aspirasi dari stakeholder di berbagai daerah, salah satunya dari kalangan guru,” kata LaNyalla.
Honor di Bawah Angka Kebutuhan Hidup
Soal kesejahteraan, LaNyalla menyebut guru yang mengemban tugas mulia namun diberikan honor yang jauh dari kelayakan.
Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, besaran honor para guru sangat bervariatif.
Di mana secara umum, masih sangat banyak yang berada di bawah angka kebutuhan hidup minimum.
Padahal, LaNyalla mengimbuhkan, buruh pabrik menghadapi mesin dengan output barang alias benda mati.
Sedangkan guru harus mendidik manusia dengan output produknya adalah moral dan akhlak atau budi pekerti.
“Ini tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada para guru.”
“Terutama Kemenko PMK, Kemendikbud dan Kementerian Keuangan,” ulasnya
Ia menegaskan, harus ada skema dan program konkret pembangunan kesejahteraan tenaga pendidik di semua tingkatan.
“Terutama para tenaga pendidik honorer,” tegas LaNyalla.
Konsen Pada Permasalahan Guru Honorer
LaNyalla sendiri menegaskan bahwa DPD RI amat konsen terhadap persoalan guru, utamanya guru honorer.
Ia mengatakan Komite III DPD RI akan berusaha untuk senantiasa berpihak kepada kepentingan para guru. (001
