Dharmasraya – Hingga saat ini, sebanyak lima kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, belum juga dilantik oleh bupati. Kondisi tersebut menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat, karena dinilai dapat memengaruhi efektivitas jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Bahkan, dari beberapa instansi tersebut masih di jabat oleh kepala dinas dengan rangkap jabatan. Seperti kepala dinas pendidikan serta Sekretaris Dewan (Sekwan).
Kelima kepala dinas tersebut sebelumnya telah melalui proses seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan administratif maupun kompetensi. Namun, hingga beberapa waktu terakhir, belum ada kepastian terkait jadwal pelantikan resmi.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, Ummu Azizah
menjelaskan, bahwa belum dilantiknya lima kepala dinas tersebut bukan kewenanganya.
“Semua proses dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, soal dilantik, semua hak penuh dari bupati,” ujarnya, Kamis (25/12/25).
Ia menjelaskan, bahwa seluruh proses pansel hingga perangkingan untuk lima OPD tersebut telah rampung di laksanakan dan hanya tinggal melantik.
“Setelah keluar rengking 1,2 dan 3, nama-nama itu kita serahkan pada bupati untuk menentukan ” ucapnya.
Dirinya menegaskan, belum dilantiknya lima OPD tersebut oleh bupati, tidak akan memengaruhi jalannya roda pemerintahan hingga pengambilan keputusan strategis.
“Bisa jadi karna masih adanya tugas yang harus di selesaikan sewaktu menjabat kepala dinas. Sperti Plt Kadis Pendidikan,” jelasnya.
Ia tak menapik, bahwa ada 10 OPD yang di panselkan. Yakni, Dinas PU, Komperdag, BKD, Bapperida, Budparpora, Disdik, Sekwan, Asisten 1, BKPSDM dan Pertanian.
“Kita juga pastikan, tidak ada jual beli jabatan dalam pelantikan kepala dinas ini ” tegas Ummu Azizah.
Sementara itu, masyarakat menilai keterlambatan pelantikan dapat berdampak pada pengambilan keputusan strategis di masing-masing dinas.
Sebab, pejabat pelaksana tugas (Plt) memiliki kewenangan terbatas dibandingkan pejabat definitif. Di sisi lain, masyarakat berharap bupati segera mengambil langkah tegas agar roda pemerintahan berjalan optimal. (*)
