Padang, posinfo.co – Sebanyak 104 Lurah, 11 Camat dan beberapa kepala Dinas OPD se-Kota Padang telah terbang ke Makassar.
Mereka mendampingi Walikota Padang pada agenda APEKSI ke-16 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan dari Senin hingga Kamis (10-14/7/2023).
Untuk memberangkatkan rombongan besar ini, Pemko Padang mengeluarkan anggaran miliar rupiah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Djunaidy Hendry menyebut Dewan sangat menyayangkan Walikota Padang, Hendri Septa membawa rombongan super besar ke acara APEKSI tersebut.
Menurutnya, hampir semua pejabat eselon 2 beserta seluruh camat dan lurah se-Kota Padang turut serta dalam rombongan Walikota Padang tersebut.
Lebih lanjut dikatakannya, seharusnya hanya beberapa OPD saja yang di boyong, bergantung kepentingannya dalam kegiatan APEKSI.
“Dua atau tiga dinas yang berangkat itu sudah cukup, tidak harus semuanya, apa kepentingannya,” ucapnya, Selasa (11/7/2023).
Ia menambahkan walau bagaimanapun keberangkatan hampir semua kepala dinas beserta camat dan lurah tersebut berpengaruh terhadap layanan publik di kota Padang. Selain itu juga membebankan kas Kota Padang.
“Dan jelas akan membebankan kepada keuangan daerah, terkhusus saat sekarang.”
“Di mana Kota Padang sedang berusaha menjaga kemampuan keuangan daerah pasca Covid-19,” ujarnya.
Baca Juga: SDN di Padang Ini, Siswa Barunya Cuma Dua Orang
Jangan Berimbas pada Pelayanan
Sementara itu, penilaian berbeda di sampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye.
Ia menyebut, sebanyak 104 lurah dan 11 orang camat yang berangkat APEKSI ke Makasar hal itu sah-sah saja apabila tugas dan kewajiban mereka telah selesai sebelum berangkat.
“Setelah mereka bersitungkin bekerja melayani masyarakat dengan segala macam problemnya.”
“Kmudian, ada kegiatan Rakernas Apeksi, kalau semua sudah terprogram dan sudah di anggarkan pada OPD masing-masing apa salahnya mereka berangkat,” ujar Politisi dari Gerindra ini, Senin (11/7/2023)
Ia menambahkan dengan catatan lejabat terkait telah menyelesaikan tugas sebelum berangkat dan tidak mengganggu layanan bagi masyarakat selama empat hari berangkat.
“Yang penting tidak mengganggu layanan pada masyarakat. Wajar-wajar saja lurah dan camat di ajak walikota ketika ada kegiatan tersebut,” tutupnya. (007)
