Pesisir Selatan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, dalam rapat paripurna DPRD setempat saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026, Rabu (12/11).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Darmansyah, serta dihadiri Wakil Ketua Hakimin, Dani Sopian, Ermizen, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Risnaldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif pada rancangan anggaran tersebut.
Menurutnya, pandangan DPRD merupakan bagian penting dari proses pembahasan APBD yang transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan pemerintah akan mempertahankan kesinambungan program prioritas daerah, meskipun terdapat dinamika kebijakan fiskal nasional yang harus disesuaikan.
Risnaldi menuturkan, penetapan prioritas pembangunan dilakukan berdasarkan urgensi dan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik disebut tetap menjadi fokus utama pemerintah.
Sementara kegiatan yang dinilai kurang strategis akan diarahkan pada efisiensi dan optimalisasi anggaran.
Wabup juga menekankan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi aset daerah, inovasi pajak dan retribusi, serta kerja sama dengan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menambahkan bahwa sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di semua tingkatan akan terus dijaga untuk memastikan efektivitas program.
Aparatur pemerintah daerah diminta terus meningkatkan kinerja, inovasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan program pembangunan.
Terkait penyusunan RAPBD 2026, Risnaldi memastikan bahwa anggaran disusun secara berimbang dengan prinsip efisiensi dan efektifitas belanja.
Ia juga menyambut baik saran DPRD agar pemerintah lebih aktif menggali potensi pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah akan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan hingga ke pelosok nagari.
Di bidang kesehatan, Pemkab berkomitmen mempermudah pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dan menambah kuota BPJS daerah.
Untuk infrastruktur, pembangunan dan peningkatan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan drainase akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pada sektor ekonomi, pemerintah memperkuat kerja sama dengan perbankan dalam menyediakan pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan bagi UMKM.
Menanggapi masukan DPRD terkait program sosial seperti PKH, Risnaldi menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi rutin terus dilakukan.
Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan DPRD agar pengawasan program bantuan sosial lebih optimal.
Ia menambahkan bahwa proyek infrastruktur yang belum selesai akan dibahas lebih teknis melalui hearing komisi dengan OPD terkait.
Lebih lanjut, Risnaldi menegaskan bahwa program pro-rakyat telah diintegrasikan dalam RPJMD 2025–2029 melalui lima program unggulan daerah.
Program tersebut meliputi Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera.
Dalam meningkatkan PAD, pemerintah turut menyesuaikan NJOP berdasarkan kondisi pasar dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Risnaldi optimistis berbagai langkah strategis tersebut menjadikan RAPBD 2026 sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. (*)
