Dharmasraya – Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah kabupaten kini dituntut bekerja lebih keras untuk memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan.
Kondisi ini mendorong Bupati untuk turun langsung “menjemput bola” ke pemerintah pusat guna memperjuangkan tambahan anggaran.
“Sesuai dengan inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, maka memang menuntut kami dan pemerintah daerah untuk lebih ekstra jemput bola ke pusat,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Air PU Kabupaten Dharmasraya, Wili Kurniawan, Selasa (09/12/25).
Ia mengatakan, bahwa di tahun 2025 ini, pembangunan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3,7 miliar dan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp3,1 miliar.
“Jika dibandingkan dengan 2024, hanya 20 persen dari dana APBD untuk jalan, dengan jumlah keseluruhan Rp.6,7 miliar, tahun ini, ” jelasnya.
Ia menyebutkan, dari APBD dan DBH tersebut, pembangunan infrastruktur dilakukan pada progres Rehab Rekon dan pemeliharaan jalan kabupaten sebesar Rp800juta.
“Rehab rekon untuk 6 ruas jalan yakni
Blok e, Ampalu, Simpang Mikrowef, Lawai, Padang Laweh, Tabek, Pulai,” jelasnya.
Sementara itu, dari sejumlah release Diskominfo, bupati menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan di daerah terus meningkat, mulai dari infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, besarnya kebutuhan tersebut belum sebanding dengan kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kami intens menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga di pusat terlebih lagi, pada program-program strategis lainnya,” ujar bupati.
Menurutnya, pendekatan dan koordinasi yang intensif menjadi kunci agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada daerah. Selain itu, penyusunan proposal program harus dilakukan secara matang agar memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Sejumlah program prioritas disebut menjadi fokus untuk diperjuangkan, seperti pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta percepatan layanan kesehatan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan. Karena itu, langkah proaktif dan kerja ekstra sangat diperlukan,” tambahnya.
Upaya pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan dukungan anggaran pusat diharapkan menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
