Limapuluh Kota, posinfo.co – Ratusan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota yang berasal dari beberapa nagari menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Limapuluh Kota, Jumat (26/5/2023).
Massa menilai dalam tiga tahun kepemimpinan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo banyak melakukan kontroversi yang mengakibatkan kegaduhan.
Aksi itu diwarnai dengan orasi bergantian dari masyarakat. Mereka juga membawa sejumlah poster yang berisikan berbagai tuntutan. Salah satunya menuntut bupati mundur.
Koordinator aksi Tedi Sutendi mengatakan, banyak keputusan bupati yang menimbulkan tanda tanya sehingga memicu kegaduhan.
Sebelumnya, bupati memaksa pensiun Kadisdukcapil. Lalu menonjobkan Kadis Sosial.
Berikut, menjadikan rumah dinas bupati sebagai tempat berbuka bersama oleh kader Partai politik.
“Hanya saja, dari seluruh hal yang dilakukan bupati, DPRD terkesan diam, tanpa reaksi. Padahal mereka wakil kami di gedung dewan,” ungkap Tedi Sutendi
“DPRD juga tidak bereaksi ketika bupati menunjuk anak dan istrinya menjadi Tim Pendamping Haji (TPHD),” sesalnya.
Selain itu, ketika bupati melakukan perjalanan dinas keluar provinsi, banyak membawa kepala dinas, yang pastinya akan membebani keuangan daerah.
Selanjutnya, diduga banyak walinagari dan kepala kepala dinas berstatus sebagai terperiksa aparat penegak hukum akibat tertekan oleh kebijakan bupati.
Ia menambahkan, saat ini honor aparat daerah sering terlambat dan malah ada juga yang tidak menerima insentif lagi.
“Ini akan merusak semangat bekerja, hingga akan mengganggu pelayanan ke masyarakat,” ulasnya.
“Kami sangat menyesalkan, tidak ada tindakan dari DPRD dari sederet masalah yang ada. Kemana wakil rakyat?” sesalnya.
Harmonisasi Kepala Daerah
Hal yang juga menjadi sorotan pengunjuk rasa adalah tidak harmonisnya hubungan bupati dan wakil bupati.
“Foto bupati dan wakil bupati terpasang di mana-mana, seakan mereka baik baik saja.”
“Padahal hubungan mereka sudah pecah kongsi, Apakah ini bukan pembohongan publik namanya,” cecar Tedi.
Dugaan Ijasah Palsu
Dalam orasi itu, juga menyatakan seputar dugaan bupati menggunakan ijasah palsu.
“Kita menduga ada indikasi bupati menggunakan ijasah palsu. DPRD harusnya ikut mengusut dugaan ini agar tidak liar ke mana-mana,” sambungnya lagi.
Tedi mengira jangan-jangan selama ini bupati sulit dalam mengambil kebijakan akibat dugaan Ijazah palsu tersebut.
“Kami tidak mau daerah ini menjadi korban dan bupati menjadi “ATM” oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Tedi Sutendi. (023)
